DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1959 DAN PERJUANGAN KONSTITUSIONAL



Oleh: Dr. Adian Husaini
Ketua Umum DDII Pusat

Lenteraumat.com,Depok
Dalam sejarah perjuangan Islam di Indonesia, ada satu babak menarik tentang usaha menjadikan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Perjuangan itu dilakukan oleh para tokoh Islam di BPUPK dan kemudian juga di Majelis Konstituante. 
Majelis Kontituante, menurut pasal 134 UUD Sementara 1950, memang diberi mandat untuk merumuskan dasar negara. Para tokoh Islam berjuang semaksimal mungkin secara konstitusional, menawarkan konsep Islam sebagai dasar negara.  Sementara, golongan kebangsaan, menolak agama dijadikan sebagai dasar negara, dan mengajukan Pancasila sebagai Dasar Negara. 

Sebuah pidato penting tentang Islam dan sekularisme disampaikan Mohammad Natsir pada 12 Novemer 1957 di muka sidang pleno Konstituante, di Bandung.”  Dalam pidatonya, Natsir menyampaikan, bahwa bangsa Indonesia hanya punya dua pilihan dalam mengatur negara, yaitu dengan “sekulerisme” (la-diniyah) atau “agama”.
 Natsir menjelaskan definisi sekularisme:  “Sekulerisme adalah suatu cara hidup yang mengandung paham tujuan dan sikap hanya di dalam batas hidup keduniaan. Segala sesuatu dalam kehidupan kaum sekuleris tidak ditujukan kepada apa yang melebihi batas keduniaan. Ia tidak mengenal akhirat, Tuhan, dsb.”

Perdebatan seru di Konstituante tentang dasar negara selama 20 bulan (November 1957-Juni 1959) itu akhirnya terhenti.  Kedua golongan tidak dapat mencapai titik temu.  Hingga sidang terakhir, sebanyak 203 suara mendukung Piagam Jakarta, dan 263 mendukung Pembukaan UUD 1945. Dari 263 suara itu, termasuk suara PKI sebanyak 80 orang. Para tokoh Islam tahu, bahwa PKI pasti berpura-pura menerima Pancasila.

Dengan berbagai pertimbangan, maka pada 9 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit, yang isinya menyatakan, Indonesia kembali kepada UUD 1945 – meskipun ditambah dengan konsideransi: “… bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut.” 
Ahmad Syafii Maarif memberikan komentar terhadap isi Dekrit Presiden Soekarno tersebut: “Tercantumnya konsideransi sangat penting ini jelas merupakan suatu kompromi politik lagi antara pendukung dasar Pancasila dan pendukung dasar Islam. Menurut pertimbangan kita, bilamana konsideransi itu mempunyai makna secara konstitusional, dan memang seharusnya demikian, maka, sekalipun hanya secara implisit, namun gagasan untuk melaksanakan syariah bagi pemeluk agama Islam tidaklah dimatikan. Inilah barangkali tafsiran yang akurat dan adil terhadap kaitan Dekrit 5 Juli dengan Piagam Jakarta.” (Lihat, Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan, Jakarta: LP3ES, 1987, hlm. 181). 

Meskipun mengalami kekecewaan, tetapi para tokoh Islam menerima Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Setelah keluarnya Dekrit, Dr. Roeslan Abdulgani, tokoh utama PNI, selaku Wakil Ketua DPA dan Ketua Pembina Jiwa Revolusi, menulis: “Tegas-tegas di dalam Dekrit ini ditempatkan secara wajar dan secara histories-jujur posisi dan fungsi Jakarta Charter tersebut dalam hubungannya dengan UUD Proklamasi dan Revolusi kita yakni: Jakarta Charter sebagai menjiwai UUD ’45 dan Jakarta Charter sebagai merupakan rangkaian  kesatuan dengan UUD ’45.” (Dikutip dari Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta 22 Juni 1945: Sebuah Konsensus Nasional Tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949), (Jakarta: GIP, 1997).

Dalam Peringatan 18 tahun Piagam Jakarta, KH Saifuddin Zuhri, tokoh NU dan selaku Menteri Agama, mengatakan: “Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka hapuslah segala selisih dan sengketa mengenai kedudukan yang legal daripada Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Piagam yang jadi pengobar dan bebuka Revolusi Nasional kita itu tegas-tegas mempunyai kedudukan dan peranan ketatanegaraan kita sebagai yang menjiwai UUD dan merupakan rangkaian kesatuan dengannya dengan sendirinya mempunyai pengaruh yang nyata terhadap setiap perundang-undangan Negara dan kehidupan ideologi seluruh bangsa.” (Ibid, hlm. 135). 

*****

Adalah menarik mencermati isi pidato tokoh-tokoh Islam tentang Islam dan Pancasila di dalam sidang-sidang Majelis Konstituante dengan sesudah keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.  Di Majelis Konsituante, para tokoh dan negarawan Muslim itu dengan tegas mengajukan dasar negara Islam.  

Salah satunya disebabkan wacana Pancasila dikuasai oleh kaum komunis dan forum majelis Konstituante adalah forum untuk mengajukan konsep dasar negara sesuai dengan aspirasi ideologisnya. Partai-partai Islam yang terwakili dalam Majelis Konstituante (NU, Masyumi, PSII, Perti), selama kampanye memang dengan tegas menyatakan ingin memperjuangkan Islam sebagai konsep dasar negara. 
Para tokoh Islam itu konsisten dengan janjinya kepada umat semasa Pemilu. Selama pintu untuk memperjuangkan secara konstitusional terbuka, maka mereka pun berjuang sepenuh tenaga; meyakinkan para tokoh kalangan sekuler – khususnya yang beragama Islam – agar bersedia menjadikan Islam sebagai dasar dalam dasar kehidupan pribadi, masyarakat, dan negara. 

Cara seperti itulah yang disarankan Bung Karno dalam pidatonya,  1 Juni 1945: “Ibarat Badan Perwakilan Rakyat 100 orang anggotanya, marilah kita bekerja sekeras-kerasnya sehingga 60%, 70%, 90% utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukum-hukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat itu hukum Islam pula.”
Jadi, para tokoh Islam itu telah berjuang secara intelektual dan konstitusional. Tetapi, ketika pintu untuk memperjuangkan dasar Islam itu ditutup dengan keluarnya Dekrit Presiden tahun 1959, maka mereka pun menerima Dekrit itu sebagai kesepakatan berbangsa dan bernegara. 

Dalam perspektif perjuangan politik, bisa dipahami, bahwa sikap para tokoh Islam itu bukan plin-plan, tetapi memperjuangkan semaksimal mungkin apa yang bisa diperjuangkan, sesuai jalur legal-konstitusional. Sebab, perjuangan politik adalah mengusahakan hasil yang paling mungkin dicapai secara optimal, dalam kondisi tertentu.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang harus diterima. Dan pada hakikatnya, itulah hasil perjuangan yang telah dicapai oleh para tokoh Islam. Mereka tidak gagal. Generasi berikutnya yang harus melakukan evaluasi dan melanjutkan perjuangan para tokoh Islam itu dengan bijak dan tetap dalam jalur konstitusional. Wallahu A’lam bish-shawab. (Depok, 4 Juli 2021).

Editor: Sudono Syueb