KLAIM TEOLOGIS DAN HISTORIS YAHUDI ATAS PALESTINA




Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)

Lenteraumat.com,Depok-
Kaum Zionis Yahudi senantiasa mengaku, bahwa mereka punya hak teologis dan historis atas tanah Palestina.  Klaim teologis dan historis  itu merujuk pada teks-teks Perjanjian Lama dan dijadikan sebagai argumentasi politis oleh tokoh-tokoh Zionis dalam berbagai kesempatan. 
"Negeri ini sebagai buah janji Tuhan. Adalah menggelikan apabila masih dipertanyakan keabsahan legitimasinya," kata Golda Meir. Manachem Begin pernah menyatakan, "Negeri ini dijanjikan untuk kita, dan kita punya hak atasnya."  

Moshe Dayan pernah membuat pernyataan di Harian The Jerusalem Post (10 Agustus 1967), "Jika Anda mempunyai Kitab Bible, dan ahli Bible, maka Anda juga memiliki hak atas tanah Bible -- sebagai penentu kebenaran dan penguasa di Jerusalem, Hebron, Jericho, dan daerah-daerah sekitarnya."  
Klaim teologis itu juga dijadikan pijakan bagi tokoh-tokoh Zionis untuk menentukan batas wilayah negara Israel.  Tokoh Zionisme politik Theodore Herzl menggariskan bahwa wilayah Israel Raya membentang dari "Hulu Mesir sampai ke Eufrat". 
Tokoh kelompok national-religious Zionism  "Mizrachi"  Rabbi Yehuda Fischman menyatakan kepada Komite Penyelidikan Khusus PBB, 9 Juli 1947, bahwa wilayah negara Israel "membentang dari Sungai Mesir sampai Eufrat, meliputi Syiria dan Lebanon". 
Pada awal tahun 1937, Ben Gurion merencanakan garis perbatasan Israel dengan menggunakan Bible sebagai rujukan. Menurutnya, negeri Israel harus meliputi lima wilayah, yaitu Lebanon Selatan, Syiria Selatan, Transjordania, Palestina, dan Sinai. Tahun 1956 Ben Gurion mengumumkan, yang diaklamasi oleh Knesset, bahwa Sinai adalah bagian dari "Kerajaan Daud dan Sulaiman". (Lihat, Ralph Schoenman, Mimpi Buruk Kemanusiaan -- Sisi-sisi Gelap Zionisme (terj.), 1998,     Gideon Shimoni, The Zionist Ideology, 1995, Roger Garaudy, Israel dan Praktik-praktik Zionisme, 1988). 

Menurut Gideon Shimoni, hampir seluruh pemikir Zionis mengakui konsep "historical right" (hak sejarah) bagi bangsa Israel atas tanah Palestina.  Rumusan awal atas "historical right" itu misalnya disusun oleh Moshe Leib Lilienblum tahun 1882: "We have an historical right (to Eretz Israel) which has neither lapsed nor been forfeited with the lost of our sovereignty, just as the right of the Balkan nations to their lands has not lapsed with the loss of their sovereignty". 
Ketika berlangsung Kongres Zionis tahun 1897, Herzl menyatakan: "If there is such a thing as a legitimate claim to a portion of the earth's surface, all peoples who believe in Bible must recognize the right of the Jews." 

Klaim teologis bangsa Yahudi atas Palestina mendapat kritik keras dari Paul Findley dan Roger Garaudy.  Dalam catatan sejarah, bangsa Yahudi bukanlah penduduk pertama di Palestina. Mereka juga tidak memerintah di sana selama masa pemerintahan bangsa-bangsa lain. Para ahli arkeologi modern kini secara umum sepakat bahwa bangsa Mesir dan bangsa Kanaan telah mendiami Palestina sejak masa-masa paling kuno yang dapat dicatat, sekitar 3000 SM hingga sekitar 1700 SM. Selanjutnya, datang penguasa-penguasa lain seperti bangsa Hyokos, Hittite, dan Filistin. 
Mengutip pendapat Charles Foster Kent dalam A History of the Hebrew People, sejarawan Mesir Ahmad Syalaby mencatat bahwa bangsa Phoenik adalah yang pertama kali mendatangi kawasan Palestina, sekitar 3.000 SM. Kedatangan mereka disusul oleh kabilah Kanaan (2500 SM), dan kemudian datang kabilah Palestin dari Pulau Creta (1200 SM).  Hasil pencampuran antara kabilah Palestin dengan kabilah Kanaan itu kemudian melahirkan generasi baru yang berketurunan darah Arab dengan menggunakan dialek bahasa Semit. Sementara kawasan tempat kediaman mereka itu dikenal dengan nama "Negeri Palestina". 

Dari dalam komunitas agama Yahudi sendiri sempat muncul penolakan terhadap klaim teologis "bangsa pilihan" dan konsep "Tanah yang Dijanjikan". Pada tahun 1890, ketika Herzl memulai kampanye tentang perlunya pendirian negara Yahudi, para rabbi Jerman menolak pelaksanaan Kongres Zionis di Munich, sehingga Kongres Zionis dipindahkan ke Basle, Swiss. Para rabbi ini berpandangan bahwa "mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina adalah bertentangan dengan janji messianik Yudaisme".  Pada tahun 1930, Albert Einstein menulis:
"Saya lebih dapat menerima adanya kesepakatan yang adil dengan orang-orang Arab, atas dasar hidup bersama dalam kedamaian, daripada harus membentuk sebuah negara Yahudi. Terlepas dari pertimbangan-pertimbangan praktis, kesadaran saya akan esensi Yudaisme menolak gagasan sebuah negara Yahudi, dengan garis perbatasan, angkatan bersenjata, dan sebuah tindakan temporal yang berlandaskan kekuatan, bukan kerendahhatian. Saya takut akan terjadi kehancuran Yudaisme dari dalam, terutama akibat tumbuhnya nasionalisme sempit di kalangan kita sendiri.”
Meskipun masih memicu pro-kontra intern Yahudi, Herzl berhasil menggalang dukungan kaum Zionis untuk menyepakati perlunya suatu "negara Yahudi". Doktrin-doktrin politik Herzl yang mulai disusun tahun 1882 di Wina dan mulai disistematisasikan tahun 1896 melalui sebuah buku berjudul Der Judenstaat (Negara Yahudi), mulai diterapkan secara nyata pada Kongres Zionis Pertama di Basel Swiss tahun 1897.  

Meskipun dalam bukunya itu Herzl belum menyebut secara khusus tanah Palestina sebagai lokasi Negara Yahudi yang dicitakannya, akan tetapi, ia memang lebih tertarik kepada Palestina. Sebab, dia ingin memanfaatkan kecenderungan para Pecinta Zion, dan memperkuat gerakan yang dibentuknya lewat hubungan dengan tradisi religius yang sebenarnya tidak dia percayai. Ketika itu sempat muncul sejumlah pilihan lokasi Negara Yahudi, diantraranya Argentina (usul Baron Hirsch) dan Uganda (usul Inggris). 

Hirsch mencatat bahwa Kongres Zionis pada bulan Agustus 1897 itu merupakan formalisasi dari bangkitnya Zionis Politik (Political Zionism) yang merupakan respon terhadap penindasan Yahudi di Eropa Timur dan hilangnya harapan melakukan emansipasi (asimilasi) Yahudi di Eropa Barat.  Dalam Kongres ini pula disepakati pembentukan Organisasi Zionis yang dipimpin oleh Herzl -- sebuah organisasi dengan program-program yang meliputi aspek ideologis maupun praktis yang bertujuan menyukseskan kembalinya bangsa Yahudi ke "Land of Israel".  

Jadi, dengan kenekadannya, Herzl dan Gerakan Zionis akhirnya berhasil mewujudkan negara Yahudi yang mereka beri nama “Israel”. Ironisnya, mereka pun mengusir warga Palestina yang tidak pernah menzalimi kaum Yahudi. Kezaliman kaum Yahudi ini tentu ada balasan dan akibat yang akan menimpa mereka. 
Kini, Isreal telah menguasai 100 persen wilayah Palestina. Mereka harusnya tunduk kepada PBB yang meminta Israel mengembalikan wilayah pendudukan (Jalur Gaza, Tepi Barat, dan Jerusalem Timur) kepada Palestina. Dunia internasional pun harus memaksa Israel untuk tunduk kepada hukum internasional. Saat inilah Indonesia sangat diharapkan mengambil peran utama dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Wallahu A’lam bish-shawab. (Depok, 23 Mei 2021).

Editor: Sudono Syueb