PERLUKAH NADIEM MAKARIM DIGANTI?



PERLUKAH NADIEM MAKARIM DIGANTI?

Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)

lenteraumat.com,Depok-
Hari-hari ini, muncul berbagai berita yang menyebutkan, bahwa ada kemungkinan Presiden Joko Widodo akan melakukan reshuffle kabinet. Salah satu menteri yang dispekulasikan akan diganti adalah Mendikbud Nadiem Makarim. Sebab, sudah ada keputusan penggabungan Kemendikbud dengan Kemenristek. 

Tampaknya, dunia politik Indonesia sering disibukkan dengan harapan demi harapan akan adanya perbaikan, melalui proses penggantian pemimpin atau oejabat negara. Tapi, seperti yang sering terjadi, pergantian terus berjalan, dan perbaikan yang diharapkan, tak kunjung tiba. Harapan tinggal harapan. 
Sejak dilantik menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 23 Oktober 2019, ada sejumlah gebrakan kebijakan Nadiem Makarim yang memberi harapan baru. Sebagai professional muda yang berhasil melakukan inovasi dan menerobos sekat-sekat birokrasi dalam menjalankan bisnisnya,  Nadiem pun diharapkan akan membawa angin segar dalam proses perbaikan Pendidikan kita. 

Sebagiannya telah ia lakukan. Gebrakan kebijakan “Merdeka Belajar” memberikan sedikit keringanan bagi guru dalam urusan administrasi. Gebrakan berikutnya ia lakukan pada 4 Desember 2019 dalam pidatonya di UI, Depok.
Saat itu, Nadiem Makarim menyampaikan pidato ‘menarik’ dalam acara pelantikan Rektor Universitas Indonesia (UI),  Prof. Ari Kuncoro.  Dalam pidato tanpa teks-nya, Nadiem menyatakan: “…kita masuk di era di mana hal-hal yang sifatnya kemarin formal dan memberikan suatu proksi daripada kualitas yang sekarang harus kita pertanyakan. Kita memasuki era di mana gelar tidak menjamin kompetensi; kita memasuki era di mana kelulusan tidak menjamin kesiapan berkarya; kita memasuki era di mana akreditasi tidak menjamin mutu;  kita masuk era di mana masuk kelas tidak menjamin belajar.”

Pidato itu segera memancing banyak respons; pro dan kontra. Yang jelas, ada signal agar Perguruan Tinggi segera berubah, karena sudah memasuki era disrupsi. Bagi Nadiem yang sudah bergelut dalam dunia industri 4.0, tentu sadar benar, bahwa harus ada perubahan besar dalam dunia Pendidikan Tinggi. 
Ia kemudian meluncurkan kebijakan Kampus Merdeka. Ada perubahan kebijakan tentang kriteria SKS dan juga kemudahan dalam proses akreditasi. Tapi, gebrakan Nadiem tentu saja belum cukup. Pandemi Covid-19 berpengaruh besar dalam aplikasi kebijakan di bidang Pendidikan. Tapi, pada saat yang sama, pandemic Covid-19 juga mempercepat arus disrupsi dalam dunia Pendidikan tinggi. Sebab, model pembelajaran daring (online) tidak bisa lagi dielakkan. Akibatnya, terjadi perubahan besar dalam model pembelajaran di Lembaga-lembaga Pendidikan.

*****

Jadi, apakah Nadiem Makarim perlu diganti? Tentu saja, secara normatif, itu hak prerogratif Presiden. Kita paham benar, bahwa keputusan Presiden dalam memilih menteri pendidikan, dipengaruhi banyak faktor. Bukan hanya faktor profesionalitas, tetapi juga faktor politik. 
Hanya saja, saat ini, yang perlu dipikirkan untuk perbaikan pendidikan nasional kita, bukan hanya memilih  “menterinya siapa”, tetapi juga merumuskan kebijakan nasional tentang Pendidikan kita. Perlu adanya perubahan yang cukup mendasar. Bahkan, perlu dirumuskan kembali, apa sebenarnya makna “Pendidikan”. 
Pada 24 Oktober 2017, dalam acara Rountable Discussion di Lembaga Pengkajian MPR, saya duduk bersebalahan dengan mantan Dirjen Dikti, Satryo Soemantri Brodjonegoro. Saat itu, ia menyampaikan makalah berjudul: “Mempertanyakan Cetak Biru Pendidikan Indonesia”. 
 
Prof. Satryo termasuk diantara pakar dan praktisi pendidikan yang prihatin dan mengkhawatirkan masa depan pendidikan kita. Bahkan, dalam sejumlah artikelnya, ia mengkritik kondisi Pendidikan Tinggi kita saat ini. Apalagi, kita sudah memasuki era disrupsi yang memerlukan respon cepat dan tepat, jika kita mau selamat. 
Tahun 2017, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI) sudah menerbitkan buku berjudul “Era Disrupsi: Peluang dan Tantangan Pendidikan Tinggi Indonesia”. Buku ini mengingatkan dunia Perguruan Tinggi untuk berubah secara mendasar dalam model pendidikannya, karena mulai merebaknya MOOCs (Massive Open Online Courses). Juga, perlunya penyiapan model pembelajaran yang multi dan interdisiplin, bukan lagi bersifat linier.

Kebijakan “Kampus Merdeka” sebenarnya bisa dipahami sebagai langkah awal dari Nadiem Makarim untuk melakukan perubahan cukup mendasar dalam dunia Pendidikan Tinggi. Tapi, itu saja tidak cukup. Masih banyak yang harus dilakukan perubahan secara mendasar. 
Dalam acara di MPR itu, saya mengusulkan perlunya reformasi Pendidikan Nasional, merujuk kepada perintah UUD 1945 pasal 31 (3). Termasuk usulan reformasi usia pendidikan. Harusnya, pemerintah “habis-habisan” dalam menerapkan kebijakan pendidikan yang mengutamakan pembentukan manusia beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

Itu artinya pemerintah harus lebih banyak memberikan otonomi pendidikan kepada guru dan orang tua dalam pendidikan. Peran Kemendikbud sebagai “polisi pendidikan” perlu semakin dikurangi. Berikan kepercayaan kepada masyarakat untuk merumuskan konsep dan menjalankan konsep pendidikannya. Pemerintah cukup menentukan Standar Kompetensi Lulusan dengan mekanisme evaluasi yang komprehansif dan professional. 
Mungkin, ke depan, sudah perlu dipikirkan oleh pemerintah dan DPR untuk mengubah Kementerian Pendidikan menjadi Kementerian Negara dan bukan satu departemen yang begitu besar beban anggarannya. Dengan itu anggaran negara bisa dihebat sampai ratusan trilyun rupiah. 

 Mungkin, sudah saatnya dipertimbangkan, universitas-universitas negeri yang hebat-hebat, seperti UI, ITB, IPB, Unpad, Unair, UGM, dan lain-lain, dimandirikan (diwastakan). Para rektor di kampus-kampus besar itu adalah orang-orang hebat yang tidak sepatutnya harus bergantung kepada anggaran negara atau kebijakan Mendikbud. 
Percayakan kepada para guru besar dan dosen di kampus itu untuk merumuskan kebijakan pendidikan yang ideal. InsyaAllah mereka mampu! Saat ini, banyak universitas swasta yang terbukti bisa mandiri. Jadi, banyak hal dalam bidang pendidikan yang perlu dirumuskan oleh para pakar dan praktisi pendidikan, untuk disampaikan kepada pemerintah dan DPR. 

Kembali ke soal awal: Apakah Menteri Nadiem Makarim perlu diganti? Menurut pendapat saya – yang belum tentu tepat – Nadiem Makarim tidak harus diganti, jika ia mampu dan berani melakukan perubahan dan perbaikan mendasar dalam dunia pendidikan kita. Jika menteri muda hebat bernama Nadiem Makarim hanya melakukan hal-hal yang “biasa-biasa saja” dalam dunia pendidikan, maka untuk apa ia menjadi Mendikbud? Wallahu A’lam bish-shawab.(Sudono Syueb/red)

(Depok, 17 April 2021).