HEBOH SOAL PENDIDIKAN PANCASILA: APA LANGKAH KITA?



Oleh: Dr. Adian Husaini (www.adianhusaini.id)

lenteraumat.com,Depok-
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 tentang Standar Nasional Pendidikan memicu kehebohan. Pasalnya, dalam PP tersebut tidak disebutkan Pendidikan Pancasila sebagai pelajaran wajib di sekolah dan Perguruan Tinggi. Berbagai pihak meminta agar PP 57 itu direvisi atau dicabut. Akhirnya, Mendikbud Nadiem Makarim pun mengumumkan bahwa PP 57 akan direvisi.

Sampai di sini, kehebohan itu, sementara selesai. Tapi, bagi para pengelola dan pratisi pendidikan, masalahnya tentu saja tak selesai sampai di situ. Dalam berbagai kesempatan berdialog dengan pengelola sekolah dan guru, Pendidikan Pancasila menjadi salah satu perbincangan yang menarik. Sebab, ini terkait dengan cara pandang dan Tafsir terhadap Pancasila itu sendiri. 
Harus diakui, hingga kini, ada begitu banyak ragam tafsir terhadap Pancasila.  Perbedaan dan keragaman itu harus diakui dan dihargai, selama tidak merupakan tafsir sesat terhadap Pancasila. Misalnya, tafsir dari kalangan komunis yang mengartikan, sila Ketuhanan Yang Maha Esa, juga bisa diartikan sebagai “kebebasan untuk tidak bertuhan dan tidak beragama”. 

Seorang tokoh Komunis Indonesia, Ir. Sakirman,  pernah berpidato dalam Majlis Kontituante dan mengakui, bahwa PKI (Partai Komunis Indonesia) memang menginginkan agar sila Ketuhanan Yang Maha Esa diganti dengan sila “Kemerdekaan Beragama dan Berkeyakinan Hidup.”  (Pidato Ir. Sakirman dikutip dari buku Pancasila dan Islam: Perdebatan antar Parpol dalam Penyusunan Dasar Negara di Dewan Konstituante, editor: Erwien Kusuma dan Khairul (Jakarta: BAUR Publishing, 2008). 
Dalam Sidang Majlis Konstituante tanggal 28 November 1957 tokoh PKI, Nyoto, menyatakan:  “Pancasila itu bersegi banyak dan berpihak kemana-mana.”   

Ucapan Nyoto itu diprotes oleh tokoh Islam, Kasman Singodimedjo, dalam pidatonya di Majlis yang sama, pada tanggal 2 Desember 1957.  Kasman berkomentar: “Itu artinya, dan menurut kehendak dan tafsiran PKI, bahwa Pancasila itu dapat dan boleh saja bersegi ateis dan politeis, pun dapat/boleh saja berpihak ke syaitan dan neraka.” 
Dari Para ulama dan tokoh Islam juga muncul penafsiran yang khas terhadap Pancasila. Yang terkenal adalah hasil Munas Alim Ulama NU di Situbondo, tahun 1983, yang memutuskan antara lain:  Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai dasar Negara Republik Indonesia menurut pasal 29 ayat 1 Undang-undang Dasar (UUD) 1945, yang menjiwai sila yang lain, mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam.

Jadi, ditegaskan dalam keputusan tersebut, bahwa sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai sila yang lain. Itu artinya, sila pertama menduduki posisi terpenting. Dan sila itu mencerminkan tauhid menurut pengertian keimanan dalam Islam. 
Makna Tauhid pada dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa juga dijelaskan oleh Rois ‘Am NU KH Achmad Siddiq dalam makalahnya “Hubungan Agama dan Pancasila”. Makalah itu dimuat dalam buku Peranan Agama dalam Pemantapan Ideologi Pancasila, terbitan Badan Litbang Agama, Jakarta 1984/1985.
KH Achmad Siddiq menulis: “Kata “Yang Maha Esa” pada sila pertama (Ketuhanan Yang Maha Esa) merupakan imbangan tujuh kata yang dihapus dari sila pertama menurut rumusan semula. Pergantian ini dapat diterima dengan pengertian bahwa kata “Yang Maha Esa” merupakan penegasan dari sila Ketuhanan, sehingga rumusan “Ketuhanan Yang Maha Esa” itu mencerminkan pengertian tauhid (monoteisme murni) menurut akidah Islamiyah (surat al-Ikhlas). Kalau para pemeluk agama lain dapat menerimanya, maka kita bersyukur dan berdoa.” 
Apa langkah kita

Menyadari cukup beragamnya penafsiran terhadap Pancasila, pada tahun 2009, saya sudah menerbitkan buku berjudul: Pancasila, bukan untuk Menindas Hak Konstitusional Umat Islam (Jakarta: Gema Insani Press, 2009). 

Dalam buku ini, saya menekankan pentingnya umat Islam menghindari pemahaman Pancasila dengan perspektif sekulerisme. Buku itu saya tulis menyusul munculnya beberapa tulisan di media massa yang menggunakan Pancasila untuk menghambat aspirasi keagamaan umat Islam. Misalnya, upaya sejumlah pihak menghambat disahkannya RUU Jaminan Produk Halal. Alasannya, RUU itu dinilai bersifat diskriminatif, tidak berwawasan nasional, dan bertentangan dengan Pancasila. 
Padahal, pemaknaan Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa,  tidak bisa dilepaskan dari sejarahnya. Yaitu, adanya kesepakatan antara tokoh-tokoh Islam dengan Bung Hatta, bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa bermakna tauhid. Makna itu disepakati, sebagai kompensasi dihapusnya tujuh kata (dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya) dari naskah Piagam Jakarta, yang kemudian dijadikan sebagai Pembukaan UUD 1945.  
Sejarah penyusunan sila pertama tersebut harus dijadikan pertimbangan dalam penafsirannya, sehingga sangat wajar jika umat Islam memahami sila pertama itu dengan makna tauhid. Itulah yang ditegaskan oleh para ulama yang bermusyawarah dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo tahun 1983. 

Melalui buku ini, saya memaparkan data-data sejarah,  bagaimana kesalahpahaman dan penyalahpahaman terhadap Pancasila telah dilakukan selama puluhan tahun sejak 1945. Karena itu diharapkan  ada pelurusan sejarah terhadap pemahaman Pancasila, khususnya oleh lembaga-lembaga pendidikan Islam. Sebab, jika salah dalam mengajarkan Pancasila di sekolah,  pesantren, atau kampus  Islam, maka akan lahir pelajar atau sarjana yang salah pula dalam memahami Pancasila. 

Kesalahan dalam pengajaran Pancasila di lembaga-lembaga pendidikan Islam, dapat menyebabkan munculnya dua kutub ekstrimisme: ekstrim liberal dan ekstrim radikal. Ekstrim liberal memandang agama Islam sebagai faktor yang harus dijauhkan dari kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Ekstrim radikal menyebabkan munculnya sikap sinis dan pengabaian terhadap Pancasila dan NKRI sebagai hasil perjuangan para ulama dan para tokoh muslim pendiri bangsa. 
Karena itu, salah satu agenda besar umat Islam Indonesia saat ini adalah melakukan kaderisasi guru-guru Pendidikan Pancasila yang baik. Sebagian lulusan SMA Islam yang pintar-pintar perlu melanjutkan kuliah pada Prodi Pendidikan PKN atau Studi Pancasila agar bisa menjadi guru Pancasila yang cerdas dan berakhlak mulia. Semoga langkah ini bisa kita wujudkan. Amin.(sudono/red)

 (Depok, 19 April 2021).